Lha jalan arterinya aja … ga layak kok.. buat kebijakan instant dengan bangun jalan tol…
memang sih.. hemat pikiran… hemat anggaran… dapat fee… pasti !!!
tapi rakyat yg harus beyar bebannya....

Kalo gitu Rakyat Indonesia ga perlu pemilu yang habisin banyak duwit… cukup transfer manajemen pemerintahan asing aja… suruh kelola bangsa Indonesia…. Daripada pilih pemerintah yg bikin kebijakan instan macam itu...

Pertanyaan saya kepada pak Menteri... "Apakah pemerintah telah memenuhi standar pelayanan minimal dalam memberikan akses jalan arteri? Kalo sudah .. ya ga papa bikin banyak jalan tol.. sepanjang-panjangnya...

maaf komentar asal-asalan ... nanti akan disusul dengan komentar yg agak masuk logika...

admin menulis:

Percepatan tersebut tidak lantas membuat "kita" semakin cepat berpisah kan Pak Kukuh?????

Pak Admin.. yg saya sedih.. nanti kalo udah ga jadi warga dubin.. masih boleh jadi member ga?

Dianggap aja ada cluster Gusuran gitu.. jadi nanti kalo ultah Dubin.com.  masih bisa ikut lomba atas nama kluster "Almarhum Kintamani B"

@Pak Kukuh : Jangan khwatir Pak...
Untuk keanggotaan member di komunitas ini bebas-bebas saja...

Kecuali untuk hal-hal terterntu yang akan diatur kemudian hari...

@Pak Thomas :
membantu survey lokasi baru bagi teman2 di Kintamani Pak???

Thomas menulis:

Nanti ada cluster Kintamani C Pak, soalnya saya lihat sawah belakang Kintamani kan sdh milik developer.  Dan juga Tanah kosong di samping Indomaret sdh mulai dipagar, mungkin buat cluster Kuta 2.

Opo yo payu.... wong sebelahnya jalan TOL...

Saya pernah berkomentar tentang topik ini di forum uluwatu ….
PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN:
ANTARA HAM VS KEBIJAKAN INVESTASI

Ada pendapat bahwa Rumah adalah istana dan sorgaku... dimana setiap penghuninya merasa nyaman, senyaman istana para raja dan ratu, dan nikmat, senikmat surga yang Allah janjikan untuk hamba-Nya yang taat dan beriman.

Pendapat lain menyatakan bahwa Rumah adalah alasan untuk pulang…. yaitu tempat dimana sejauh apapun kita melangkah, akan tetap terbersit keinginan suatu saat akan “pulang” kembali ke “rumah” kita.
Tentu akan banyak lagi pendapat jika kita di tanya apa pentingnya rumah bagi kehidupan kita?

Apapun pendapat kita, yang jelas bahwa hak atas perumahan menjadi variabel penting dan menjadi sebuah hak independen atau hak yang berdiri sendiri (independent or free-standing right) dalam mengukur apakah seseorang menikmati hak atas standar hidup yang layak (the right to a adequate standard of living)

Selanjutnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua secara jelas menjamin bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Kemudian Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memantapkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”

Aspek hak atas perumahan ini juga dikuatkan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap warganegara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur”.

Oleh karena hak atas perumahan merupakan hak asasi manusia, maka menimbulkan kewajiban pada Negara dalam hal ini pemerintah untuk melindungi, menghormati dan melaksanakannya. Kewajiban Negara tersebut telah tertuang dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Jadi jelaslah bahwa Pemerintah wajib memberikan kepastian hukum bagi warganegara dalam memperoleh perumahan yang layak sesuai RTRW, karena masalah perumahan dan pemukiman erat hubungannya dengan penataan ruang secara keseluruhan.

Bagi masyarakat yang telah mapan perekonomiannya tentu cukup mudah untuk memenuhi haknya berupa perumahan yang strategis dan efisien, yang menunjang aktifitas terutama akses ke tempat kerjanya sebagai pusat ekonomi, sementara bagi masyarakat Indonesia yang rata-rata masih di bawah garis kemiskinan persoalan akses terhadap perumahan menjadi sesuatu yang mahal, pilihan yang paling realistis adalah tinggal di area pinggiran kota. Impilikasinya secara ekonomis tidak efisien, baik menyangkut biaya transportasi, waktu dan tenaga.

Kesenjangan pemenuhan hak atas perumahan tersebut dipicu oleh meningkatnya kebutuhan tanah. Tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA) hanya lipservice  di saat kampanye bagi calon penguasa eksekutif maupun legislatif di republik ini. Sedangkan dalam prakteknya, tanah mempunyai fungsi sebagai komoditas ekonomi/investasi.

Salah satu bukti adalah Pembenahan regulasi dan kelembagaan yang mulai dilakukan sejak pelaksanaan Pertemuan Puncak Infrastruktur, Januari 2005. Pemerintah antara lain menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Perpres No. 65/2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI), dan Perpres No. 65/2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Seperti kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, pusat pembangkit listrik sangat membutuhkan lahan/tanah, dan pembebasan lahan di Indonesia dianggap selalu bermasalah, apalagi bagi tanah yang telah dikuasai oleh perorangan untuk pemukiman dan perumahan, sehingga bagi investor pembebasan lahan/tanah perlu diregulasi, sehingga tidak memakan banyak waktu dan biaya tentunya.

Perhatikan komentar tokoh-tokoh dibawah ini,
•    Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer menyatakan kepuasannya terhadap pelaksanaan Indonesia Infrastructure 2006 (1-3 Nopember 2006). Pemerintah Indonesia telah serius memperbaiki iklim investasi di Indonesia, terutama dalam penyediaan infrastruktur. Langkah serius ini ditunjukkan dengan adanya pembenahan kelembagaan dan regulasi secara signifikan.
•    Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia C Lawrence Greenwood menyarankan pemerintah bersungguh-sungguh menawarkan proyek yang layak dibiayai bank. Perlu dipastikan bahwa aturan main yang sudah diperbaiki benar-benar dilaksanakan. Risiko juga diatur sedemikian rupa secara transparan, efisien, dan hati-hati. Yang terakhir, pemerintah harus menciptakan kepastian bagi investor.

Nah.. sedikit terbuka sekarang bahwa kepastian hukum kepemilikan perumahan dilindungi HAM, UUD 45 serta berbagai UU dan peraturan perundangan lainnya sedangkan kepastian hukum investor hanya diatur peraturan perundangan sekelas Perpres… tapi menang yang mana hayo…. Silakan tebak?!

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 8/MUNAS VII/MUI/12/2005
Tentang
PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah
MENIMBANG :
a.    Bahwa di tengah-tengah masyarakat sering terjadi adanya benturan anatara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum yang tidak jarang menimbulkan ketidakserasian hubungan antara sebagian masyarakat dengan sebagian lain atau anatara masyarakat dengan pemerintah.
b.    Bahwa benturan dua kepentingan tersebut seringkali berupa pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum;
c.    Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan Fatwa tentang masalah tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT :
1.    Firman Allah SWT; a.I.:
Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (Kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr: [59]: 9)
"Dan janganlah kamu merugikan manusia kepada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. Al-Syu'ara [26]: 183).
"…KAmu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. Al-Baqarah [2]: 279)
2.    Hadis Nabi s.a.w., :
a.    "Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)…" (H.R. al-Tirmidzi).
b.    Hadis bahwa Nabi s.a.w. ketika membangun Masjid Nabawi membebaskan tanah warga asli Madinah dengan membelinya. (HR al-Bukhari).
c.    Tindkan Umar bin Khaththab yang membebaskan tanah penduduk dengan memberi ganti rugi ketika memperluas Masjid Haram. (lihat Naz'ul Milkiyyah).

MEMPERHATIKAN :
1.    Pendapat Ulama tentang definisi kepentingan umum (manfa'ah 'ammah):
"Kepentingan umum adalah segala sesuatu yang manfaatnya kembali kepada seluruh manusia (rakyat) atau kepada sebagian mereka tanpa di batasi individu-individunya."
2.    Qa'idah Fiqh (Al-Muwafaqat, Juz 4, h. 196-197) :
"Kemaslahatan umum harus di dahulukan atas kemaslahatan khusu"
3.    Qa'idah Fiqh (Majalah al-Ahkam al-'Adiyah, Fasal 58) :
"Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan kemaslahatan
4.    Qa'idah Fiqh (Majalah al-Ahkam al-'Adiyah, Fasal 26) :
"Mudharat yang khusus dapat dilakukan untuk menghindarkan mudharat yang bersifat umum."
5.    Qa'idah Fiqh Irtiqab Akhaffi adl-Dlararain (Al-Mustashfa dll):
"Apabila terjadi Kontradiksi antara dua mafsadah maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan."
6.    Keputusan Masjid IlmiahLembaga Pengkajian Fiqh Islam (majma' al-Fiqh al-Islami) Nomor 29 (4/4) dalam Muktamar IV di Jiddah Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H/16-11 Pebruari 1988 M tentang pencabutan hak milik (individu) untuk kepentingan Umum (majalah Majma' al-Fiqh al-Islami, No. IV, jilid II, h.897).
7.    Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERTAMA : Ketentuan Umum
1.    Hak milik pribadi adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang manfaatnya hanya di nikmati oleh pemiliknya, seseorang atau beberapa orang tertentu.
2.    Kepentingan umum adalah kepentingan yang manfaatnya dinikmati oleh masyarakat umum tanpa ada diskriminasi.
KEDUA : Ketentuan Hukum
1.    Hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara/ pemerintah dan jaminan hak-haknya secara penuh. Tidak seorangpun termasuk pemerintah boleh mengurangi, mempersempit atau membatasinya. Pemiliknya berkuasa atas hak miliknya dan berhak mempergunakan atau memnfaatkannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Syara'/ hukum Islam.
2.    Bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum maka yang di dahulukan adalah kepentingan umum dengan ketentuan sebagai berikut :
a.    Ditempuh lewat musyawarah antara pemerintah dan pemilik hak tanpa adanya pemaksaan.
b.    Harus di beri ganti rugi yang layak (tsamanul mitsli).
c.    Penanggung jawab kepentingan umum adalah pemerintah.
d.    Penetapan kepentingan umum oleh DPR atau DPRD dengan memperlihatkan Fatwa dan pendapat MUI.
e.    Kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain terutama yang bersifat komersial.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H.
29 Juli 2005 M.


Sengaja saya lontarkan Fatwa MUI dulu … sebelum saya adu… Keppres 65 tahun 2006 yang akan ditingkatkan menjadi UU dengan peraturan lain setingkat UU yang berbau Kepentingan Umum….
Pertimbangan saya.. Ulama memberikan Fatwa .. jelas berbeda dengan Anggota Pansus berbicara….

Pak Pri... kalo gerbang tolnya kaya gambar itu.. menurut saya sudah bagus...
bukan begitu pak Thomas?